Greenwise Indonesia

Regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN)
Regulasi Lahan, Kawasan dan Kehutanan
NoIndex of Regulation - Related to Greenwise Services
Regulasi Dasar
1Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020Cipta Kerja
3Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
4Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022Cipta Kerja
5Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Regulasi Proyek Strategis Nasinal (PSN)
6Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021Kemudahan Proyek Strategis Nasional
7Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
8Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
9Permenkoekon Nomo 12 Tahun 2014Perubahan Keenam atas Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)
10Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2022Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif dalam rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur Di Ibu Kota Nusantara
11Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2022Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Di Ibu Kota Nusantara
12Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2024Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
13Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2023Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Di Ibu Kota Nusantara
14Keputusan Kepala LKPP Nomor 277 Tahun 2024Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Proyek Di Ibu Kota Nusantara
Regulasi Lahan, Kawasan dan Kehutanan
11Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
12Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
13Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
14Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
15Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021Penyelenggaraan Kehutanan
16Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
17Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
18Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
19Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
20Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024P3NK (Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan) / LVC (Land Value Capture)
21Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2024HPT (Hak Pengelolaan Terbatas) / LCS (Limited Concession Scheme)
22Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
23Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
24Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2020Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
25Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
Scroll to Top